'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Anak Butuh Pengasuhan Sesuai Zaman dan Pengetahuan Advokasi Hukum
10 Februari 2020 10:47 WIB | dibaca 87

Sumber Foto : Suara 'Aisyiyah

Bantul, Suara ‘Aisyiyah-Di era digital, anak membutuhkan pengasuhan khusus yang sesuai zamannya, serta pengetahuan advokasi hukum. Untuk itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Yogyakarta (MHH PWA DIY) bekerjasama dengan Fakultas Hukum UAD mengadakan Seminar dan Workshop bertajuk “Pengasuhan Anak di Era Digital dan Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” Sabtu (1/2) bertempat di Aula Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Banguntapan, Bantul, DIY.

Dewasa ini, kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 6000 anak, dan tiap tahun terus bertambah. Namun, ungkap Listiana Ketua MHH PWA DIY, sangat disesalkan kasus anak yang terjadi, kerap kali tidak melewati prosedur yang runtut. Fakultas Hukum yang juga konsen membahas kasus anak berhadapan dengan hukum, menyatakan siap bekerjasama dengan MHH PWA dalam kajian dan advokasi hukum anak. Rakhmat Muhajjir Dekan Fakultas Hukum mengatakan, digital juga mempunyai dampak besar positif dan negatif dalam tumbuh kembang anak. “Hal ini kemudian menjadikan orangtua khawatir, digital dapat membawa anak terseret ketindak kejahatan, apalagi anak yang tidak paham betul fungsinya,” jelasnya.

Senada dengan itu, Siti Zulaikha, Ketua PWA DIY mengutip syair puisi Kahlil Ghiban “Anakmu bukan anakmu, tapi anak zamannya,”. Ia menjelaskan, bahwa anak sekarang dibentuk dari zamannya. Maka, dalam mengasuh, kita mesti paham bahwa zaman telah berubah, dan anak yang kita asuh adalah generasi  Z- Alfa. Maka, pengasuhan layaknya generasi X atau bahkan baby boomer sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan,”. Mengingat anak adalah amanah, maka mengasuh anak harus sebaik-baiknya, dengan memperhatikan nasab atau menjaga keturunan. “Namun tidak sekedar, ‘tidak menelantarkannya saja’, tapi juga dengan memberikan rasa aman, melindungi, memperhatikan tumbuh kembangnya, intinya memberikan pengasuhan terbaik,” imbuhnya.

Sumber Foto : Suara 'Aisyiyah

 

Lanjut, berbagi peran seimbang dalam pengasuhan yang berkeadilan gender, juga krusial ungkap Yohana Santi Roestriyani, perwakilan Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2 Provinsi DIY) “Dari pengasuhan anak berspektif gender, anak perempuan kelak akan menjadi istri yang baik, respek kepada suami, pekerja handal dan baik. Begitu juga dengan anak laki-laki. Hingga menjadikan dua-duanya saling menyanyangi dan melindungi satu sama lain sesuai dengan kodrat dan sifat pribadinya masing-masing,” jelas Yohana dalam pemaparannnya.

Namun, realitanya pengasuhan anak di rumah-rumah ada berbagai macam, seperti yang telah diklasifikasikan, pertama Pola Asuh Otoriter, tuntutan dan regulasi tinggi tetapi kurang support, kemudian Pola Aduh Demokrasi, tuntutan dan regulasi tinggi dan dukungan tinggi, selanjutnya Pola Asuh Permisif, kurang tuntutan /regulasi tinggi dukungan tinggi, dan terakhir Pola Asuh Neglecting kurang tuntutan/ regulasi dan kurang dukungan.

 “Coba dicermati, pola asuh mana yang ternyata kita terapkan? Namun, dari keempat pola asuh tersebut, Pola Asuh Demokrasilah, yang paling baik diterapkan karena seimbang semuanya” ungkap Elly Nur Hayati, MHH PWA DIY. Dalam mendidik anak di era digital, Elly memaparkan, pertama jadilah teman bagi anak, kemudian tempatkan komputer rumah di ruang tengah agar bisa memantau anak, dan terakhir dalam tumbuh kembangnya dibutuhkan figur seorang ayah, guna sebagai role model laki-laki.

Selanjutnya, Fanny Dian Sanjaya Direktur Pusat Komsultasi dan Bantuan Hukum UAD mengatakan bahwa dalam berhadapan dengan hukum, posisi anak ada tiga macam berdasarkan pasal 1 angka 2 UU/2012/SPPA, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. “Ada perbedaan dalam penanganan kasus anak dengan orang dewasa. Seperti masing-masing dari anak tersebut nantinya akan mendapatkan pendampingan dalam penanganan kasusnya,”

Terakhir, Fanny menjelaskan bahwa yang perlu ditekankan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) itu dibawah umur 18 tahun. “Walau masih SMA tapi umur sudah 19 tahun atau 18 tahun lebih berapa hari atau jam, akan diberlakukan penanganan hukum sesuai orang dewasa,” ucapnya. (Gustin)

Shared Post:
Arsip Berita
Berita Terbaru
Berita Terkomentari