'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Idea
Home » Idea
Pernikahan Usia Anak dalam Angka dan Fakta
23 November 2019 12:42 WIB | dibaca 63
oleh: Fikry
 
 

Di penghujung tahun 2017, jagat maya Indonesia dihebohkan oleh pernikahan sepasang kekasih. Mereka adalah sepasang anak yang masih duduk sebagai siswa kelas X di Sulawesi Barat. Pelaminan keduanya membuka tabir isu pernikahan usia anak yang sarat fakta dan angka yang mengelus dada.

Pada tahun 2014, 116 negara termasuk Indonesia mendukung rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB ketika itu Ban Ki-Moon untuk menghapus pernikahan usia anak dalam target khusus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, lebih dari 100 komitmen serupa dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Anak Perempuan yang digagas oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Di tahun yang sama, Uni Afrika enggan ketinggalan dengan meluncurkan kampanye untuk menghapus pernikahan usia anak di Benua Afrika.

Dalam laporan UNICEF yang bertajuk Ending Child Marriage: Progress and Prospect, lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, sepertiga di antaranya dipersunting sebelum berusia 15 tahun.

Bagaimana dengan angka nasional? Riset berjudul Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia menunjukkan di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 % menikah di bawah usia 18 tahun. Angka ini didapat dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Sementara berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 % perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Data SDKI 2012 turun 5 % dari SDKI 2007, sehingga Indonesia menjadi salah satu contoh dari kemajuan global menuju pernghapusan praktik pernikahan usia anak.

Meskipun mengalami penurunan angka, Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, angka pernikahan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan angka nasional, masih sedikit yang terpublikasi. Pada akhirnya laporan ini menunjukkan angka pernikahan usia anak di Indonesia tetap tinggi dengan sekitar 340.000 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun setiap tahunnya.

“Laporan ini adalah upaya mendorong reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuannya, dapat menginformasikan tindakan apa yang bisa diambil untuk mengurangi pernikahan usia anak di Indonesia,” tulis laporan yang merupakan kerjasama riset antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF tersebut.

Penyebab Terjadi Pernikahan Usia Anak

“Pertama kali ML (making love) karena mau coba-coba karena banyak teman-teman yang bilang, coba ML karena enak katanya. Kalau risiko, ya gak disebutkan karena itu risiko sendiri dan ga tau kalau so bisa hamil kalau cuma sekali melakukan,” ujar seorang remaja yang menikah muda di Minahasa, Sulawesi Utara.

Djamilah dan Reni Kartikawati merekam petikan wawancara tersebut dalam penelitiannya yang diterbitkan Jurnal Studi Pemuda Universitas Gadjah Mada (UGM) berjudul Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Tidak hanya merekam percakapan, keduanya juga mengurai penyebab dan dampak pernikahan usia anak di Indonesia. Penelitian tersebut membagi penyebab pernikahan usia ke dalam tiga faktor besar: pendidikan, kemiskinan, serta tradisi; adat; dan pemahaman keagamaan. Perkawinan yang dimaksud juga berdampak pada empat aspek: ekonomi, sosial, kesehatan (reproduksi dan seksual), dan psikologis.

Dari kelompok faktor pendidikan, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi merupakan penyebab utama terjadinya pernikahan usia anak, sehingga anak coba-coba melakukan aktivitas seksual saat berpacaran dengan pasangannya. Mereka tidak tahu bahwa kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi karena perbuatannya tersebut. Hal ini diakui seorang remaja melalui petikan wawancara sebelumnya.

Kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tidak adanya pemahaman kesehatan reproduksi diakibatkan oleh keterbatasan informasi. “Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya,” ujar pernyataan penelitian yang dilakukan di delapan daerah tersebut. Kedelapan daerah tersebut yakni DKI Jakarta, Semarang, Banyuwangi, Lampung, Kabupaten Sukabumi, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Masalah berikutnya adalah sulitnya mendapatkan akses pendidikan atau sekolah. Meskipun terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), biaya transportasi dan buku tetap ditanggung oleh peserta didik. Kasus ini ditemukan Djamilah dan Reni pada masyarakat rural seperti di daerah Kalimantan Selatan dan Lampung. Sebagaimana yang dialami seorang informan yang menikah muda, memilih putus sekolah karena jaraknya yang jauh. “Memang uang sekolah tidak mahal dan biaya sekolah jadinya mahal karena sekolah jauh,” ujarnya kepada Djamilah dan Reni.

Mata rantai berikutnya adalah kemiskinan. Selain memakan kesempatan untuk mengakses pendidikan, kemiskinan juga yang mendorong seseorang terjatuh ke dalam kubangan pernikahan usia anak, terutama anak perempuan. Seperti temuan penelitian di Semarang, prioritas pendidikan diberikan kepada anak laki-laki karena keterbatasan biaya. Anak perempuan dikorbankan untuk dinikahkan dengan dalih mengurangi beban ekonomi. Bahkan di Kalimantan dan Banyuwangi ada kasus orang tua menikahkan anaknya agar lepas dari jeratan hutang keluarga.

Faktor terakhir yang menyebabkan pernikahan usia anak adalah tradisi, adat, dan pemahaman keagamaan. Ada pemahaman bahwa memberikan informasi kesehatan reproduksi dinilai tabu, porno, dan dosa. Anggapan ini harus dibayar mahal karena menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. “Sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru, dan orang tua,”. Yang paling populer, adalah anggapan bahwa agama membenarkan pernikahan usia anak untuk menghindari perbuatan zina.

Sekretarus PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti, menyayangkan pemahaman sebagian orang yang menjadikan pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad saw sebagai dasar untuk memaklumi pernikahan anak. Menurutnya istilah anak senantiasa memiliki konteks di setiap masanya. Hari ini, yang didefinisikan hukum sebagai anak ialah orang yang masih berada di usia 18 tahun. Dalam konteks perkawinan, anak adalah orang yag organ reproduksinya belum siap melakukan aktivitas seksual, belum mengandung, dan melahirkan bagi anak perempuan. Satu alasan lagi yag berasal dari pemahaman keagamaan yang keliru adalah anggapan bahwa nikah anak merupakan jalan unuk terbebas dari perbuatan zina. “Bukan ini, tapi seharusnya sosialisasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang diangkat,” tambahnya.

Di sebagian lokasi penelitian, pernikahan usia anak sudah menjadi tradisi melalui perjodohan dini, untuk kemudian dinikahkan setelah mencapai usia akil baligh. Perjodohan biasanya dilakukan dengan seseorang yang digelari “tuan guru” atau “kiai” dengan harapan mendapatkan keturunan yang baik, walau usia anak tersebut masih jauh di bawah umur. “Karena dianggap sebagai titsan dari nabi,” tulis Djamilah dan Reni memaparkan temuannya.

Dampak Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak selalu melahirkan siklus kemiskinan. Anak seringkali tidak memiliki pekerjaan layak karena tingkat pendidikan yang rendah sebagai akibat nikah terlalu muda. Pada akhirnya orang tua tetap menanggung hidup pasangan anak tersebut. Alhasil beban hidup keluarga membengkak dan terjadi turun temurun serta membentuk apa yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Menurut laporan riset, dampak ini ditemukan di seluruh lokasi penelitian.

Sudah jatuh miskin, tertimpa tangga perceraian pula. Kondisi emosi anak atau remaja yang belum stabil kerap memantik pertengkaran bahkan pada hal yang remeh temeh. Pertengkaran kadang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT biasanya terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan yang tidak seimbang dengan perempuan sebagai korban. Di Banyuwangi, 300-400 kasus perceraian adalah korban pernikahan anak, mereka adalah 90 % dari total pemohon perceraian. Di beberapa kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), korban pernikahan usia anak bisa bernasib lebih buruk. Mereka putus sekolah dan berakhir di lembah hitam prostitusi setelah perceraian.

Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa pernikahan usia anak bisa mengancam kehidupan ibu dan bayi. Ketidaksiapan melahirkan dan merawat anak akan menyebabkan perilaku aborsi tidak sehat yang bisa menyebabkan kematian. Riset memaparkan data Dinas Kesehatan Banyuwangi yang mencatat kematian ibu terjadi antara usia 20-23 tahun, dengan dugaan korban pernikahan usia anak. Di Kalsel, ibu belum cukup umur meninggal karena organ reproduksi belum siap. Ketidakpahaman akan kesehatan reproduksi juga memunculkan perempuan-perempuan yang mengidap HIV/AIDS karena pasangannya sering berganti-ganti pasangan.

Selain kematian ibu, kematian bayi menjadi akibat dari pernikahan usia anak. Di Sulut, Angka Kematian Bayi (AKB) naik dari 49 kasus di tahun 2012, menjadi 77 kasus di tahun 2013. Penyebabnya adalah bayi mengalami kekurangan berat badan dan kekurangan gizi. Mengapa dapat terjadi? Menurut Dinas Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang dikutip hasil riset, hal tersebut dipicu ibu muda korban pernikahan usia anak tidak memahami masalah kehamilan. (fikry /bersumber dari dua hasil riset).

Shared Post:
Idea Terbaru