'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Idea
Home » Idea
Verifikasi Media Massa: Melindungi Masyarakat Mendapatkan Informasi yang Dipercaya
01 Februari 2019 10:58 WIB | dibaca 132
oleh: Susi

sumber : www.merdeka.com

 

 

Tidak dapat dipungkiri jatuhnya pemerintah Orde Baru tahun 1998 silam membawa angin perubahan bagi kehidupan pers di Indonesia. Disahkannya regulasi baru tentang pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membawa peluang bagi masyarakat untuk mendirikan pers, di sisi lain juga memberikan ruang gerak bagi wartawan menjalankan peran dan fungsinya. Bisa dikatakan euforia kebebasan pers demikian luar biasa sehingga bisa dikatakan masyarakat seperti diberi sajian yang beraneka ragam tentang informasi Informasi politik awal-awal tumbangnya Orba merajai sajian isi media di Indonesia

Seiring dengan perjalanan waktu, kebebasan pers yang dulu diperjuangkan oleh masyarakat pers, khususnya, tidak seperti yang diharapkan sehingga dikenal dengan istilah "pers kebablasan". Istilah ini muncul sebagai perumpamaan bahwa informasi yang tersaji oleh media massa seringkali menyentuh ke ranah privat dan mengabaikan etika jurnalistik. Di sisi lain masyarakat, aparat pemerintah atau swasta yang merasa "dirugikan" beramai-ramai mengajukan gugatan ke ranah hukum, atau mengadu kepada Dewan Pers. Dewan Pers menerima tidak kurang dari 555 surat pengaduan sepanjang tahun 2014. Pengaduan itu terdiri atas 233 pengaduan langsung ke Dewan Pers. Selebihnya sebanyak 322 surat berupa tembusan yang menginformasikan tentang kasus- kasus yang menyangkut pers.

Pengadu umumnya adalah warga masyarakat dari berbagai profesi, sedangkan pers tentu saja paling banyak menjadi teradu. Media cetak menjadi yang paling banyak diadukan, disusul media siber kemudian media siaran (televisi). Pada umumnya, perusahaan pers yang diadukan melanggar Pasa 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KE]) seperti tidak menguji informasi atau belum melakukan verifikasi, memberitakan secara tidak berimbang akibat tidak melakukan konfirmasi, dan memuat opini yang menghakimi. Sejumlah perusahaan pers juga melanggar Pasal 5 KEJ, karena menyiarkan identitas korban kejahatan susila (sumber Dewan Pers, download, 9 Januari 2018)

Sesuai amanah undang-undang, maka Dewan Pers mulai melakukan upaya untuk menjamin kemerdekaan pers de ngan melakukukan verifikasi media massa dan melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Upaya ini bukan berarti Dewan Pers sebagai 'tirani" baru bagi pers, atau untuk mengekang pers, tetapi sebagai upaya menciptakan pengelolaan pers yang profesonal.

Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo ketika dihubungi Suara ‘Aisyiyah mengemukakan verifikasi terhadap media adalah bagian dari tugas Dewan Pers untuk melakukan pendataan dan juga tindak lanjut dari Piagam Palembang 2010. Isi pokok dari piagam Palembang adalah kesediaan perusahaan pers untuk meratifikasi empat pera turan Dewan Pers. (1) komit memenuhi Standar Kompetensi Wartawan (2) komit mematuhi Kode Etik Jurnalistik, (3) komit mematuhi standar perusahaan pers, (4) komit Standar Perlindungan Wartawan. Pada tahap pertama verifikasi dicanangkan tahun 2017.

Bangsa Indonesia telah masuk pasar bebas tidak bisa lagi menutup diri persaingan dari negara lain, termasuk dalam hal persaingan dalam hal mutu sumberdaya manusia.Salah satunya adalah jasa profesional termasuk prosesi wartawan. Adanya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diharapkan wartawan Indonesia memiliki kemampuan bersaing dengan wartawan di tingkat ASEAN.

Nantinya, sebagai tanda bagi media cetak dan media online bahwa perusahaan pers sudah terverifikasi, Dewan Pers akan memberikan logo yang didalamnya ada QR code yang bila dicek menggunakan "smart phone" akan tersambung ke link database Dewan Pers yang berisi data perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk media televisi dan radio akan dipasang bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan.

Sebuah aturan baru harus diakui ada pro dan kontra terkait verifikasi tersebut. Namun apa yang dilakukan Dewan Pers pada dasarnya menjalankan amanat UU No 40 Tahun 1999 yaitu melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Regulasi itu juga menyebutkan, pers nasional harus dapat melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Profesional mengandung makna, pertama dari segi kelembagaan, setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia, wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dewan pers juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga profesionalitas pekerjaan jurnalistik sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab bisa terjamin. Pasal 3 UU No 1999 menyebutkan, pers berfungsi menyampaikan informasi,Pendidikan,hiburan dan control sosial. Fungsi ini bisa dilakukan dengan baik bila mereka yang melaksanakan pekerjaan jurnalistik bisa menjalankan tugas secara profesional.

Secara otomatis, adanya verifikasi pers ini masyarakat akan mendapatkan informasi siapa media cetak elektronik, atau media online yang dikelola secara profesiona sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999. Apabila pers telah dikelola dengan baik, termasuk dalam menyelenggarakan tugas jurnalistik tidak perlu ada ketakutan tidak terverifikasi. Hal ini sampaikan oleh Ketua Dewan Pers ketika mencanangkan nemberlakukan verifikasi media.

Media massa yang akan diverifikasi adalah media massa yang telah terdaftar di Dewan Pers. Kalaupun belum terverifikasi belum tentu media massa tersebut tidak menjalankan persahaan dengan tidak baik. Namun mungkin ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Verifikasi lebih pada pertanggungjawaban kepada publik dan merupakan krediblitas media tersebut dihadapan narasumber.

Pertanyaan mendasar apa keuntungan dari verifikasi ini?Perusahaan yang telah terdaftar di Dewan Pers dan telah terverifikasi bisa mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya adalah bantuan hukum bila perusahaan media massa mendapatkan masalah hukum atas pemberitaan.

Verifikasi dari Dewan Pers akan memperlihatkan kepada narasumber baik Pemerintahan, Lembaga, atau masyarakat bahwa perusahaan tersebut terpercaya dan profesional dalam melakukan peliputan jurnalistik.

Majalah Suara 'Aisyiyah yang telah terbit sejak tahun 1926 merupakan sekian dari sejumlah media cetak di Indonesia yang ikut diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sebagai pertanggungajawaban kepada publik tentang pengelolaan media massa yang profesional. Proses ke arah itu dilakukan dalam dua tahapan. Secara adimistrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan pada 30 November 2017. Sekali lagi verifikasi ini juga bersifat pembinaan untuk memberikan solusi atau jalan keluar apabila pengelolaan media masih belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hasil verifikasi ini sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Shared Post:
Idea Terbaru
Berita Terbaru